Laporan Transparansi Snap Inc. dirilis dua kali dalam setahun. Laporan ini memberikan informasi penting mengenai jumlah dan sifat permintaan pemerintah atas informasi akun Snapchatter.

Penyediaan informasi yang jelas dan spesifik untuk pengguna mengenai cara kerja pemerintah dalam mengumpulkan data—dan bagaimana kami menanggapinya—adalah hal yang penting agar pengguna yakin bahwa pemerintah—dan kami—bertanggung jawab sepenuhnya. Lagi pula, masyarakat yang terbuka begantung pada keterbukaan. Tanpa data kunci, pengguna kami tidak dapat sepenuhnya memahami bagaimana kami menyelaraskan komitmen kami kuat kami terhadap privasi mereka dengan kebutuhan sah akan penegakan hukum. Dan dengan meningkatnya perhatian publik terhadap pengawasan pemerintah, penerbitan Laporan Transparansi tengah tahun adalah cara kami membantu mewujudkan keterbukaan.

Tentunya, ada keterbatasan dalam hal-hal yang kami ketahui tentang pengawasan pemerintah. Pasal 702 dalam Foreign Intelligence Surveillance Act—yang lebih dikenal sebagai FISA—memungkinkan pemerintah AS secara tersembunyi menyadap komunikasi elektronik. Ketika pemerintah melakukan pengawasan tanpa sepengetahuan atau keterlibatan kami, kami jelas tidak dapat memberikan keterangan mengenai tindakan-tindakan tersebut.

Hal ini merupakan satu alasan yang mendasari keyakinan kami bahwa sebaiknya Kongres tidak mengesahkan ulang Pasal 702 yang absen dari reformasi substantif untuk mengatasi isu-isu utama terkait privasi dan proses hukum.

Satu hal yang pasti: Kami tidak secara sukarela memberikan akses terhadap data pengguna kepada pemerintah mana pun untuk tujuan pengawasan, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

Kami juga berupaya melakukan yang terbaik untuk memberitahu pengguna ketika pemerintah mencari data mereka. Sejak 15 November 2015, sudah menjadi kebijakan kami untuk memberi tahu Snapchatter ketika kami menerima proses hukum yang meminta informasi akun mereka. Hanya ada dua pengecualian dalam kebijakan ini: ketika kami dilarang secara hukum untuk memberitahu pengguna kami mengenai permohonan tersebut (seperti perintah resmi yang dikeluarkan pengadilan) atau saat kami meyakini adanya keadaan luar biasa (seperti eksploitasi anak atau risiko kematian atau cedera fisik yang kemungkinan besar akan segera terjadi).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara kami menangani permintaan data untuk tujuan penegakan hukum, silakan merujuk pada Panduan Penegakan Hukum, Kebijakan Privasi, dan Ketentuan Layanan kami.

* “Pengidentifikasi Akun” menunjukkan jumlah pengidentifikasi (misalnya, nama pengguna, alamat email, nomor telepon, dll.) yang ditentukan oleh penegak hukum dalam proses hukum saat meminta informasi pengguna. Beberapa proses hukum dapat mencakup lebih dari satu pengidentifikasi. Dalam beberapa kasus, beberapa pengidentifikasi dapat mengidentifikasi satu akun. Apabila satu pengidentifikasi ditentukan dalam beberapa permintaan, setiap kasus akan disertakan.