Laporan Transparansi Snap Inc. dirilis dua kali dalam setahun. Laporan ini memberikan informasi penting mengenai jumlah dan sifat permintaan pemerintah atas informasi akun Snapchatter.

Penyediaan informasi yang jelas dan spesifik untuk pengguna mengenai cara kerja pemerintah dalam mengumpulkan data—dan bagaimana kami menanggapinya—adalah hal yang penting agar pengguna yakin bahwa pemerintah—dan kami—bertanggung jawab sepenuhnya. Lagi pula, masyarakat yang terbuka begantung pada keterbukaan. Tanpa data kunci, pengguna kami tidak dapat sepenuhnya memahami bagaimana kami menyelaraskan komitmen kami kuat kami terhadap privasi mereka dengan kebutuhan sah akan penegakan hukum. Dan dengan meningkatnya perhatian publik terhadap pengawasan pemerintah, penerbitan Laporan Transparansi tengah tahun adalah cara kami membantu mewujudkan keterbukaan.

Tentunya, ada keterbatasan dalam hal-hal yang kami ketahui tentang pengawasan pemerintah. Pasal 702 dalam Foreign Intelligence Surveillance Act—yang lebih dikenal sebagai FISA—memungkinkan pemerintah AS secara tersembunyi menyadap komunikasi elektronik. Ketika pemerintah melakukan pengawasan tanpa sepengetahuan atau keterlibatan kami, kami jelas tidak dapat memberikan keterangan mengenai tindakan-tindakan tersebut.

Hal ini merupakan satu alasan yang mendasari keyakinan kami bahwa sebaiknya Kongres tidak mengesahkan ulang Pasal 702 yang absen dari reformasi substantif untuk mengatasi isu-isu utama terkait privasi dan proses hukum.

Satu hal yang pasti: Kami tidak secara sukarela memberikan akses terhadap data pengguna kepada pemerintah mana pun untuk tujuan pengawasan, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

Kami juga berupaya melakukan yang terbaik untuk memberitahu pengguna ketika pemerintah mencari data mereka. Sejak 15 November 2015, sudah menjadi kebijakan kami untuk memberi tahu Snapchatter ketika kami menerima proses hukum yang meminta informasi akun mereka. Hanya ada dua pengecualian dalam kebijakan ini: ketika kami dilarang secara hukum untuk memberitahu pengguna kami mengenai permohonan tersebut (seperti perintah resmi yang dikeluarkan pengadilan) atau saat kami meyakini adanya keadaan luar biasa (seperti eksploitasi anak atau risiko kematian atau cedera fisik yang kemungkinan besar akan segera terjadi).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara kami menangani permintaan data untuk tujuan penegakan hukum, silakan merujuk pada Panduan Penegakan Hukum, Kebijakan Privasi, dan Ketentuan Layanan kami.

Permintaan Hukum Pidana Amerika Serikat
Permintaan Informasi Pengguna yang tunduk pada proses hukum AS.

Periode Pelaporan

Permintaan

Pengidentifikasi Akun

Persentase permintaan dengan sebagian data diberikan

1 Juli 2016—31 Desember 2016

2.008

3.203

81%

Subpoena

744

1.278

76%

Perintah Pen Register

10

11

70%

Perintah Pengadilan

108

169

81%

Surat Perintah Penggeledahan

1.

1.620

86%

Darurat

96

120

69%

Perintah Penyadapan

2

5

50%

Permintaan Keamanan Nasional Amerika Serikat
Permintaan Informasi Pengguna yang tunduk pada proses hukum keamanan nasional.

Keamanan Nasional

Permintaan

Pengidentifikasi Akun*

1 Juli 2016—31 Desember 2016

Arahan/Perintah NSL dan FISA

O-249

0-249

Permintaan Informasi Pemerintah Internasional
Permintaan Informasi Pengguna dari entitas pemerintah di luar Amerika Serikat.

Periode Pelaporan

Permintaan Darurat

Pengidentifikasi Akun untuk Permintaan Darurat

Pengidentifikasi untuk Permintaan Darurat dari permintaan darurat di tempat sebagian data diproduksi

Permintaan Informasi Lainnya

Pengidentifikasi Akun untuk Permintaan Lainnya

Persentase permintaan informasi lain dengan sebagian data diberikan

1 Juli 2016—31 Desember 2016

64

95

73%

137

175

0%

Australia

4

6

50%

5

8

0%

Brasil

0

0

Tidak Ada

1

1

0%

Kanada

11

11

100%

2

2

0%

Republik Ceko

0

Tidak Ada

Tidak Ada

1

4

0%

Denmark

0

Tidak Ada

Tidak Ada

3

4

0%

Republik Dominika

0

Tidak Ada

Tidak Ada

1

1

0%

Estonia

0

Tidak Ada

Tidak Ada

1

1

0%

Prancis

4

20

100%

19

28

0%

Jerman

0

Tidak Ada

Tidak Ada

10

13

0%

Yunanisetiap

0

Tidak Ada

Tidak Ada

1

1

0%

Hongaria

0

Tidak Ada

Tidak Ada

1

4

0%

Islandia

0

Tidak Ada

Tidak Ada

1

1

0%

India

0

Tidak Ada

Tidak Ada

3

3

0%

Irlandia

1

1

100%

1

3

0%

Israel

1

1

0%

0

Tidak Ada

Tidak Ada

Malta

0

Tidak Ada

Tidak Ada

1

1

0%

Meksiko

0

Tidak Ada

Tidak Ada

1

1

0%

Selandia Baru

0

Tidak Ada

Tidak Ada

1

1

0%

Norwegia

0

Tidak Ada

Tidak Ada

1

1

0%

Singapura

0

Tidak Ada

Tidak Ada

2

2

0%

Spanyol

0

Tidak Ada

Tidak Ada

2

3

0%

Swedia

0

Tidak Ada

Tidak Ada

11

15

0%

Swiss

1

3

0%

2

3

0%

Inggris

42

53

69%

64

73

0%

Permintaan Penghapusan Konten Terkait Pemerintah
Kategori ini mengidentifikasi permintaan dari entitas pemerintah untuk menghapus konten yang pada dasarnya diizinkan menurut Ketentuan Layanan atau Panduan Komunitas kami.

Periode Pelaporan

Permintaan Penghapusan

Persentase permintaan dengan sebagian konten dihapus

1 Juli 2016—31 Desember 2016

0

Tidak Ada

Pemberitahuan Penghapusan Konten Berhak Cipta (DMCA)
Kategori ini menjelaskan segala pemberitahuan penghapusan valid yang kami terima di bawah Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital.

Periode Pelaporan

Pemberitahuan Penghapusan DMCA

Persentase permintaan dengan sebagian konten dihapus

1 Juli 2016—31 Desember 2016

18

67%

Periode Pelaporan

Pemberitahuan-Tandingan DMCA

Persentase permintaan dengan sebagian konten dipulihkan

1 Juli 2016—31 Desember 2016

0

Tidak Ada

* “Pengidentifikasi Akun” menunjukkan jumlah pengidentifikasi (misalnya, nama pengguna, alamat email, nomor telepon, dll.) yang ditentukan oleh penegak hukum dalam proses hukum saat meminta informasi pengguna. Beberapa proses hukum dapat mencakup lebih dari satu pengidentifikasi. Dalam beberapa kasus, beberapa pengidentifikasi dapat mengidentifikasi satu akun. Apabila satu pengidentifikasi ditentukan dalam beberapa permintaan, setiap kasus akan disertakan.